Habib Rizieq Siap Diperiksa Jika Kerumunan Solo-Surabaya Ditindak

Pemimpin bersedia Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dipanggil oleh polisi untuk klarifikasi terkait dengan pernikahan putrinya, Najwa Shihab.
Hal itu disampaikan Sekretaris Bantuan Hukum Aziz Yanuar DPP FPI. Namun kesediaan Rizieq tidak bersyarat. Salah satu kondisi, kerumunan kampanye pemilu di Solo dan Surabaya ditangani pertama.

“Kalau misalnya, memenuhi dua kondisi, prinsip kedua keadilan diterapkan seperti di Solo dan Surabaya juga ditangani,” kata Aziz di Polda Metro Jaya, saat diwawancarai era.id pada Rabu (18/11).

kerumunan Aziz datang sebagai putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka terdaftar sebagai calon walikota Solo pada 4 September 2020.

Ketika Gibran mendaftar dengan pasangan, True Prakosa, disambut ribuan pendukung. Mereka mengabaikan aturan menjaga jarak dan memakai masker wajah kewajiban yang benar.

Dewan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) ketika itu tidak menjatuhkan sanksi dengan alasan ketika kerumunan Gibran terjadi, masa kampanye pemilu belum dimulai.

Kemudian, peristiwa di Surabaya adalah kandidat Eri Cahyadi dan Armudji dilakukan PDIP Pilwakot mendaftar lagi di Surabaya pada hari yang sama.

Mengacu pada dua peristiwa, Aziz meminta polisi untuk menerapkan prinsip persamaan di depan hukum sebelum akhirnya memanggil Rizieq.

Dia meminta aparat penegak hukum untuk melaksanakan aturan yang terkandung dalam Pasal 7 UU Championship Kesehatan. Di dalamnya dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam organisasi kerabat kesehatan.

“Ini berarti bahwa kita di sini panitia FPI DPP dan mungkin juga ada yang meminta Pasal 7 yang akan didirikan, serta UUD 1945 Pasal 27 dan 28D mengenai kesetaraan,” kata Aziz.

Namun demikian, Aziz mengatakan hingga saat pihaknya belum menerima surat undangan klarifikasi kepada Rizieq.

“Belum ada,” katanya.

Terkait kasus ini, untuk melihat apakah ada unsur kejahatan.

Pada hari Selasa (17/11), sembilan orang meminta klarifikasi, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diklarifikasi terkait dengan status Jakarta selama transisi PSBB.